Lihat sumber Peran Direktorat Jenderal Pajak dalam Pengawasan Pajak Dividen Saham

Dalam sistem perpajakan Indonesia, [[Direktorat Jenderal Pajak]] (DJP) memiliki peran penting dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak atas penerimaan dividen saham. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan setiap penerimaan dividen saham dilaporkan dan dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

== Pengawasan Kepatuhan Pelaporan ==
DJP melakukan pemantauan terhadap pelaporan dividen saham oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, melalui sistem administrasi pajak dan pemeriksaan [[Surat Pemberitahuan Tahunan|SPT Tahunan]]. DJP juga menggunakan data dari [[Bursa Efek Indonesia]] dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi potensi penerimaan dividen yang tidak dilaporkan.

== Penegakan Hukum Pajak ==
Jika ditemukan pelanggaran atau manipulasi pelaporan dividen saham, DJP dapat melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penegakan hukum sesuai peraturan perpajakan. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda, bunga, atau bahkan pidana pajak dalam kasus tertentu.

== Edukasi dan Sosialisasi Pajak Dividen Saham ==
Selain fungsi pengawasan dan penegakan hukum, DJP juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan dividen saham. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan.